Pendahuluan
Globalisasi
ekonomi telah ”memaksa” banyak negara untuk mengkaji kebijakan luar negerinya
agar dapat terus memajukan kehidupan ekonomi masyarakatnya. Hubungan ekonomi
dan perdagangan internasional suatu negara berperan penting dalam hubungan luar
negeri. Bahkan, hubungan internasional kontemporer menunjukkan kebutuhan
politik luar negeri (necessity of foreign policy). Hal ini untuk mengubah
diplomasi tradisional yang digunakan menuju diplomasi multisektor dan
multiperingkat (multilevel diplomacy).
Globalisasi ekonomi yang terus melanda dunia kian menjadikan peran diplomasi
ekonomi sebagai salah satu instrumen penting dalam politik luar negeri. Dalam
konteks ini, hubungan ekonomi antarnegara dapat menjadi perekat hubungan
politik. Maka, hubungan ekonomi dapat berperan sebagai faktor pengaruh dalam
hubungan politik. (Pawirta, 2008)
Diplomasi Ekonomi dapat diartikan sebagai komunikasi antar dua negara atau lebih dengan tujuan untuk mencapai tujuan ekonomi nasional negara yang bersangkutan. Dalam perkembangannya diplomasi ekonomi menjadi sangat penting bagi sebuah negara dalam mewujudkan ketahanan ekonomi nasionalnya. Tidak terkeuali dengan Indonesia sebagai sebuah negara yang ikut serta dalam percaturan ekonomi global.
Diplomasi Ekonomi dapat diartikan sebagai komunikasi antar dua negara atau lebih dengan tujuan untuk mencapai tujuan ekonomi nasional negara yang bersangkutan. Dalam perkembangannya diplomasi ekonomi menjadi sangat penting bagi sebuah negara dalam mewujudkan ketahanan ekonomi nasionalnya. Tidak terkeuali dengan Indonesia sebagai sebuah negara yang ikut serta dalam percaturan ekonomi global.
Dalam
menghadapi globalisasi ekonomi mau tidak mau Indonesia harus melakuka diplomasi
ekonomi dalam rangka menjaga ketahanan ekonomi nasionalnya. Karena kondisi perekonomian
Indonesia tidak luput dari pegaruh kondisi ekonomi global. Ketahanan ekonomi nasional dapat diartikan
sebagai kemampuan ekonomi nasional dalam rangka memenuhi kehidupan negara.
Sehingga dalam hal ini Indonesia harus mempunyai langkah dan upaya khusus dalam
melakukan diplomasi ekonomi guna mewujudkan ketahanan ekonomi nasional.
Berdasarkan
data dari kementrian Luar Negeri arah kebijakan dan strategi politik luar
negeri Indonesia salah satunya adalah penguatan diplomassi Ekonomi Indonesia
yaitu Menguatkan diplomasi ekonomi
Indonesia dalam forum
bilateral, multilateral, regional
dan global melalui strategi
:
1. penguatan diplomasi
perluasan pasar prospektif.
2. Perumusan
Cetak Biru peran
Indonesia di APEC
dan G20 untuk
memperjuangkan kerja sama
yang berimbang dan relevan
3. pelaksanaan
koordinasi kebijakan yang lebih erat antara negara anggota G-20
guna menuju pemulihan
ekonomi global dan
menjaga terciptanya sistem perekonomian global
yang kuat, berkelanjutan, dan
seimbang
4. peningkatan peran Indonesia di
APEC dan G-20
untuk memperjuangkan kepentingan
Indonesia dan negara berkembang
5. peningkatan diplomasi
politik yang seiring
dengan target-target diplomasi ekonomi
6. pelaksanaan peran
Indonesia di Regional
Comprehensive Economic Partnership (RCEP)
7. pelaksanaan kontribusi
Indonesia dalam terbentuknya
norma/rezim internasional yang mengatur energy and food security sebagai
public goods. (Kemlu, 2015)
Sehingga
dapat disimpulkan bahwa arah dan strategi kebijakan diplomasi Indonesia
setidaknya sampai 2019 akan mengarah kepada tujuh bidang diatas.
Diplomasi ekonomi indonesia dituntut
untuk dapat memberikan sumbangsih besar dalam peningkatan perekonomian nasional
baik dalam ranah bilateral, regional maupun dalam ranah global. Sejauh ini
Indonesia telah melakukan kerjsama bilateral dengan beberapa negara sahabat,
dalam ranah regional asean, asia, maupun asia pasifik serta dalam ranah global
atau dunia.Dalam ranah bilateral setidaknya Indonesia telah mekukan berbagi
kerjasama bidang ekonomi dengan beberapa negara sahabat seperti negara- negara
asean, asia timur, asia tengah, timur tengah, amerika eropa dan negara- negara
di afrika .
Diantaranya
yang baru saja di perbaharui adalah kerjasama dengan Inggris. Indonesia
meningkatkan diplomasi ekonomi dengan Inggris dengan mengundang investornya
melakukan diversifikasi investasi ke bidang maritim dan infrastruktur. Hal
tersebut mengemuka dalam pertemuan bilateral antara Dubes Dian Triansyah Djani,
Dirjen Amerika dan Eropa Kemlu dengan Dubes Stephen Lilie Dirjen Asia-Pasifik
Kemlu Inggris di London 13 Februari 2015. Dalam kesempatan tersebut juga
dibicarakan mengenai rencana penyelenggaraan Annual Trade Talks ke-3 antara
menteri perdagangan kedua negara di Jakarta tahun 2015. Dubes Djani menekankan
pentingnya pengembangan diplomasi ekonomi dengan Inggris. Nilai perdagangan
Indonesia-Inggris pada tahun 2014 sebesar USD 2,7 miliar mengalami penurunan
11% dibanding tahun 2013. Untuk tahun 2015 diharapkan terdapat peningkatan.
(Kemenlu, 2015)
Dubes
Djani menyampaikan apresiasi atas investasi Inggris ke Indonesia yang menempati
peringkat teratas dari kawasan Eropa dan ke-4 dari seluruh investasi asing ke
Indonesia. Diharapkan Inggris semakin intensif mengirim misi investasinya ke
Indonesia, khususnya di bidang infrastruktur maritim termasuk perikanan dan
galangan kapal, bandara, penyediaan air bersih, pembangkit tenaga listrik,
kerata api, serta mengajak UK Export Finance untuk mendukung pembiayaannya. Di
luar sektor migas, investasi Inggris sebesar USD 1,58 miliar di tahun 2014,
meningkat 46,2% dibandingkan tahun 2013 sebesar USD 1,08 miliar. Investasi yang
besar utamanya dalam bidang usaha pertambangan, perkebunan, makanan,
transportasi-pergudangan dan
telekomunikasi, serta kimia dasar. Perlu dicatat bahwa 4 dari 10 investor
terbesar Inggris di Indonesia bergerak di sektor migas. (Kemlu, 2015)
Selain itu Kementrian Luar Negeri
Indonesia juga melakukan terobosan dalam diplomasi ekonomi di daerah amerika
tengah. Seperti dikutip viva.news.com, dalam pertemuan dengan wakil dari
negara-negara Amerika Tengah tersebut misi yang dibawa perwakilan Indonesia
adalah mempromosikan produk-produk Indonesia Pada kesempatan tersebut, wakil PT
Dirgantara Indonesia di Seattle menawarkan produk Indonesia yang dapat
digunakan dalam penanggulangan bencana, seperti light helicopter, cargo
aircraft seperti CN235 dan CN212, sebagai transportasi pada tahap pemulihan dan
rehabilitasi bencana. (viva.news.com, 2015)
Dalam hal hubungan bilateral
tentunya jepang memiliki pengaruh yang ukup besar terhadap perekonomian
Indonesia. Seperti yang dilansir thepresidentpost.com menurut Gita Wirjawan,
investasi Jepang pada tahun 2011, untuk sektor transportasi, penyimpanan, dan
telekomunikasi industri adalah sekitar $3,8 miliar, $3,6 miliar dalam gas
pertambangan,, listrik, dan air sendiri sekitar $1,9 miliar. Sementara itu,
industri logam dasar, barang, logam dan mesin elektronik sekitar $1,8 miliar, dan industri kimia dasar, barang
kimia dan farmasi sekitar $1,5 miliar. Sementara investasi asing (PMA) didasarkan
pada realisasi establisment lokasi proyek adalah DKI Jakarta wilayah $4,8
miliar (Rp48 T), wilayah Jawa Barat $3,8 miliar (Rp38 T), Banten wilayah $2,2
miliar (Rp22 T), Papua wilayah $1,3 miliar (Rp13 T), dan wilayah Jawa Timur $1,3 miliar (Rp13 T). Berikut adalah
negara-negara yang menempatkan investasi di Indonesia pada kuartal pertama
tahun 2011: (1) Singapura, investasi $1,138.7 miliar dengan 142 proyek, (2)
Amerika, investasi $359,1 miliar dengan
24 proyek, (3) Jepang, investasi $345,2 miliar dengan 78 proyek, (4) British
Virgin Islands, investasi $198,3 miliar dengan 30 proyek, (5) investasi Inggris
sebesar $163,0 miliar dengan 36 proyek . Sisanya investasi sebesar $2,191.4
miliar dengan 592 proyek. Untuk investasi keseluruhan sebesar US $, 4,395.7
miliar dengan 902 proyek (data BKPM 2011). (thepresidentpost.com, 2013)
Dalam ranah Regional tentunya ada
dua organisasi internasional yang perlu kita soroti yang pertama adalah ASEAN
dan yang kedua adalah APEC. Dua organisai regional tersebut merupakan organisai
internasional yang pengaruhnya sangat dekat denan indoesia telebih lagi ASEAN
dengan Masyarakan Ekonomi Aseanya (MEA)/ EconomicAsean Comunity (EAC).
MEA akan menjadi tantangan
tersendiri bagi Bangsa Indonesia dengan transformasi kawasan ASEAN menjadi
pasar tunggal dan basis produksi, sekaligus menjadikan kawasan ASEAN yang lebih
dinamis dan kompetitif. Pemberlakuan MEA
dapat pula dimaknai sebagai harapan akan prospek dan peluang bagi
kerjasama ekonomi antar kawasan dalam skala yang lebih luas, melalui integrasi
ekonomi regional kawasan Asia Tenggara, yang ditandai dengan terjadinya arus bebas (free flow) : barang,
jasa, investasi, tenaga kerja, dan modal. Dengan hadirnya ajang MEA ini,
Indonesia sejatinya memiliki peluang untuk memanfaatkan keunggulan dengan
meningkatkan skala ekonomi dalam negeri,
sebagai basis memperoleh keuntungan, dengan menjadikannya sebagai
momentum memacu pertumbuhan ekonomi. (setkab.go.id, 2015)
MEA
mendatang seyogyanya perlu terus dikawal
dengan upaya-upaya terencana dan targeted dengan terus meningkatkan sinergitas, utamanya dalam meningkatkan
dukungan menata ulang kelembagaan birokrasi, membangun infrastruktur,
mengembangkan sumberdaya manusia, perubahan sikap mental serta meningkatkan
akses financial terhadap sektor riil yang kesemuanya bermuara pada upaya
meningkatkan daya saing ekonomi. Dengan adanya MEA tentunya diharapkan dapat
meningkatkan perekenomian Indonesia sekaligus menjadi tantangan tersendiri bagi
Indonesia. Oleh karenanya perlu adanya berbagai strategi khusus dalam
menghadapi MEA karena tidak dipungkiri jika Indonesia gagal bersaing maka hanya
akan menjadi negara konsumtif yang justru menguntungkan negara lain.
Berdasarkan
intruksi Presiden no 6 tahun 2014, terdapat poin-poin pnting dalam peningkatan
daya saing di antaranya:
1. Pengembangan
industri nasional yang berfokus pada pengembangan industri prioritas dalam
rangka memenuhi pasar ASEAN; pengembangan industri dalam rangka mengamankan
pasar dalam negeri. Selanjutnya, pengambangan industri kecil menengah;
pengembangan SDM dan penelitian; dan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI)
2. Pengembangan
pertanian, dengan fokus pada peningkatan investasi langsung di sektor
pertanian, dan peningkatan akses pasar.
3. Pengembangan
kelautan dan perikanan, dengan fokus pada penguatan kelembagaan dan posisi
kelautan dan perikanan; penguatan daya saing kelautan dan perikanan; penguatan
pasar dalam negeri; dan penguatan dan peningkatan pasar ekspor.
4. Pengembangan
energi, yang fokus pada pengembangan sub sektor ketenagalistrikan dan
pengurangan penggunaan energi fosil (Bahan Bakar Minyak); sub sektor energi
baru, terbarukan dan konservasi energi; dan peningkatan pasokan energi dan
listrik agar dapat bersaing dengan negara yang memiliki infrastruktur lebih
baik.
5. Selain
itu masih ada sepuluh sektor pengembangan lainnya, yang meliputi pengembangan
infrastruktur; pengembangan sistem logistik nasional; pengembangan perbankan;
investasi; usaha mikro, kecil, dan menengah; tenaga kerja; kesehatan;
perdagangan; kepariwisataan; dan kewirausahaan. (sekab.go.id, 2015)
Diharapkan
dengan strategi tersebut dapat melindungi dan mengamankan sektor perekonomian
dalam negri dan dapat meningkatkan daya saing indonesia dalam kacnah MEA.
Dalam diplomasi global tentunya yang
menjadi sorotan kita adalah keikutsertaan Indonesia dalam G-20. Dimana G-20
merupakan organisasi internasional yang terbatas kepada 20 negara dengan
pertumbuhan ekonomi lebih dari 5% per tahun. Indonesia sendiri tergabung dalam
G-20 pada tahun 2008. Dengan bergabungnya Indonesia sebagai satu-satunya negara
ASEAN merupakan posisi yang sangat setrategis karena disana Indoesia tergabung
bersama negara-negara maju dunia seperti Inggris, China, Amerika, Jepang dan
juga negara-negara lain.
Bagi Indonesia,
situasi perekonomian global
saat ini perlu
disikapi dengan mengambil sikap proaktif. Indonesia harus
mempersiapkan diri atas realitas pertumbuhan ekonomi di negara zona Euro
dan negara maju
lainnya yang akan
melambat dalam jangka
relatif cukup panjang. Dengan kata
lain, Indonesia harus
mampu mengantisipasi kemungkinan
skenario terburuk. Mengacu realitas
tersebut, berbagai langkah
dapat diupayakan oleh
Indonesia di forum
G20 adalah:
1. Mendorong
investasi infrastruktur.
Pada KTT G20
Los Cabos, Indonesia
telah mendorong global
infrastructure investment
initiativeyang kemudian berhasil diadopsi dalam Deklarasi Para Pemimpin G20.
Inisiatif ini tidak hanya bermanfaat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara global, namun juga dapat mendorong
pembangunan dan pengentasan
kemiskinan serta mengurangi ketidakseimbangan global.
Dalam kerja sama
G20. kesepakatan pengembangan
investasi infrastruktur perlu
didorong implementasinya
selama keketuaan Rusia
di tahun 2013.
Kerja sama dengan
multilateral development banksjuga
perlu dikembangkan untuk menjajaki berbagai sumber pendanaan inovatif
bagi pembangunan infrastruktur, memobilisasi skema pendanaan di tingkat global,
membantu meningkatkan kapasitas institusional dalammerealisasikan proyek
infrastruktur, serta memberikan dukungan
keuangan dalam bentuk
penjaminan/underwriting proyek infrastruktur.
2. Mengembangkan
keuangan inklusif.
Sebagian
besar penduduk miskin
dan UMKM di
Indonesia saat ini
masih memiliki keterbatasan dalam
mengakses produk dan jasa keuangan. Inovasi dalam bentuk keuangan inklusif yang
mampu menjangkau kelompok
masayarakatrentan tersebut dalam membuka
potensi ekonomi kelompok
tersebut. Hal ini
bermanfaat tidak hanya
sebagai sarana pengentasan
kemiskinan tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan ketahanan
ekonomi secara nasional. Dalam
konteks G20, Indonesia
perlu mendorong kerangka
kerja sama sebaga
wahana knowledge sharing
berbagai pengalaman antarnegara
dalam menerapkan skema
keuangan inklusif. G20 juga
perlu bekerja sama
dengan institusi yang
membahas regulasi keuangan internasional (Basel
Committee) agar tujuan
keuangan inklusif dan
tujuan peningkatan standar
perbankan dalam berjalan seiring.
3. Memperkuat
ketahanan pangan.
Jumlah penduduk Indonesia akan terus bertambah
secara signifikan yang menurut proyeksi BPS
akan mencapai 273,2
juta jiwa pada
tahun 2025. Tekanan
penduduk ini tentu
akan berdampak pada ketersediaan
bahan pangan. Pencapaian
ketahanan pangan memang merupakan masalah
pelik baik dari
sisi volatilitas harga
dan juga dari
sisi produksi. Perubahan iklim
menjadi salah masalah dalam produksi bahan pangan. Dalam hal
ini, kerja sama
G20 perlu diarahkan
pada upaya peningkatan
produksi dan produktivitas pertanian.
Peran pengembangan teknologi
termasuk pembiayaannya perlu dicari
terobosannya dalam kerja
sama G20 ke
depan. Inisiatif penelitian
untuk produk gandum yang berhasil
disepakati pada KTT G20 di Cannes perlu dikembangkan pula pada produk padi.
(Kemlu, 2013)
Strategi diplomasi
melalui G20 ini
juga perlu disinergikan
dengan rencana keketuaan Indonesia di APEC tahun 2013. Dalam
hal ini, G20 dapat menciptakan plaftom
kerja sama di tataram global, sedang APEC berupaya mengembangkannya di
tataran regional. Keselarasan dan kesinambungan
pembahasan isu diantara
dua fora ini, meskipun
berbeda pemangku kepentingannya, perlu
terus diupayakan. Apalagi
mengingat kawasan Asia
Pasifik diharapkan tetap dapat menunjukkan ketahan ekonominya dan
menjadi motor pertumbuhan ekonomi global.
Dalam
membangun sebuah ketahanan ekonomi diperlukan adanya investasi dari berbagai
pihak baik negara maupun swasta asing. Untuk investasi luar negeri (negara
asing) sudah kita bahas pada bagian atas maka dalam bagian ini yang mejadi
sorotan adalah Investasi dari swasta asing.
Tidak bisa kita pungkiri bahwa
swasta asing memiliki peran yang sangat besar dalam perekonomian Indonesia.
Berbagai aspek ekonomi diera sekarang ini tidak luput dari para investor asing.
Yang paling sering kita dengar tentunya dalam sektor Migas dimana dalam sektor
ini banyak sekali perusahaan multinasional yang bergerak didalamnya. Hal
tersebut disebabkan oleh kurangnya modal yang dimiliki oleh BUMN sebagai perusahaan Negara untuk mengelola sektor
tersebut.
Dalam diplomasi investasi swasta
asing merupakan urusan pemerintah daerah dengan perusahaan swasta sing untuk
mengembangkan daerahnya dan bersifat saling menguntungkan. Sesuai dengan
Peraturan Mendagri no 74 tahun 2012 pasal 1 ayat 1 yang berbunyi “Kerjasama pemerintah
daerah dengan badan
swasta asing yang selanjutnya
disebut kerjasama adalah
perikatan formalantara pemerintah
daerah dengan badan
swasta asing untukbersama-sama mengelola
suatu kegiatan tertentu
dalamrangka meningkatkan kualitas pelayanan
kepada masyarakat berdasarkan
prinsip saling menguntungkan.”
Tidak
bisa dipungkiri, kondisi dengan perjalanan sejarah perekonomian Indonesia yang
sangat dinamis ini membuat para pemimpin negara melakukan sebuah langkah untun
menyelamatkan perekonomian negaranya salah satunya adalah hutang luar negeri.
Utang ini dapat berupa hutang kepada negara kaya ataupun kepada lembaga
keuangan dunia. Yang kita soroti disini adalah hutang kepada lembaga keuangan
dunia. Ada tiga lembaga keuangan dunia yang sangat berperan dalam perekonomian
dunia yaitu IMF, ADP dan World Bank.
Reformasi 1998 merupakan titik awa
dari diplomasi hutang indonesia untuk menyelamatkan krisis moneter pada saat
itu. Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS melonjak hingga nilai Rp.17.000 yang
membuat perekonomian Indonesia Ambruk pada saat itu. Pada waktu itu IMF
memberikan hutang kepada pemerintah indonesia sejumlah 45$ AS. Seiring
berlalunya krisis Indonesia justru seakan ketergantungan dengan 3 lembaga
keuangan dunia tersebut. Dilansir bisnis.tempo.com menurut presiden Jokowi saat
ini Indonesia sudah tidak memiliki hutang dengan IMF. Namun hutang luar negeri
Indonesia saat ini mencapai Rp
2.600 triliun, baik bilateral ke negara lain maupun ke World Bank dan ADB.(bisnis.tempo.com,
2015)
Menurut matakristal.com, hutang luar
negeri digunakan sebagai alat untuk menyediakan infrastruktur ekonomi untuk
memperlancar kegiatan ekonomi dalam negeri untuk meningkatkan ekspor, meningkatkan
kegiatan investasi dalam negeri sehingga barang-barang kebutuhan masyarakat
dalam negeri dapat terpenuhi, untuk menutup defisit neraca pembayaran dengan
cara menjual obligasi pemerintah di pasar luar negeri, serta sebagai alat untuk
meningkatkan pendapatan nasional secara merata sehingga kesejahteraan
masyarakat meningkat. (matakristal.com, 2011)
Selain
berbagai aspek diatas pemerintah juga melakukan diplomasi ekonomi terkait
dengan bagaimana meningkatkan sektor-sektor perekonomian dalam negeri. Dalam
hal diplomasi ekonomi, Kemlu akan memprioritaskan kebijakannya pada peningkatan
diplomasi ekonomi yang berorientasikan pada kepentingan rakyat Indonesia. Hal
ini menjadikan Kemenlu melalui perwakilan Indonesia di luar negeri sebagai
pelaksana diplomasi ekonomi, yang diwakili oleh para diplomatnya harus dapat
menjadikan dirinya tidak hanya sebagai marketers, tetapi juga sebagai
opportunity seekers bagi berbagai peluang baik berupa perdagangan, turisme,
serta investasi. Diplomasi ekonomi secara singkat dapat didefinisikan sebagai
suatu kegiatan untuk mempromosikan potensi ekonomi suatu negara. Diplomasi
ekonomi juga dapat diartikan sebagai upaya pemerintah beserta segenap pemangku
kepentingan yang terlibat dalam suatu kegiatan di bidang ekonomi, yang mencakup
perdagangan komoditas, investasi, pariwisata, ketenagakerjaan dan kerja sama
teknik yang bertujuan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat,
mendukung pembangunan nasional dan memajukan kepentingan Indonesia di kancah
global. (BPPK, 2015)
Peran
perwakilan Indonesia sangat strategis dalam pelaksanaan diplomasi ekonomi.
Pejabat di perwakilan Indonesia harus memiliki kemampuan market intelligence
untuk melihat potensi dan peluang kerja sama di negara akreditasinya. Para
diplomat juga dituntut untuk bisa menjalankan perannya sebagai trade policy
intelligence dengan cara pengamatan terhadap kebijakan ekonomi yang diterapkan
oleh pemerintah setempat dan menyampaikan saran kepada pusat terkait kebijakan
yang dapat Indonesia ambil dalam menyikapi kebijakan ekonomi yang diambil oleh
pemerintah setempat. Jika kepentingan ekonomi Indonesia berpotensi terancam
dengan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah tersebut, para diplomat
kemudian harus dapat berperan sebagai negosiator untuk membela kepentingan
Indonesia. (Kemlu, 2015)
Di
bidang perdagangan, diplomasi ekonomi Indonesia akan difokuskan pada upaya
untuk membidik pasar non tradisional bagi produk-produk ekspor dari Indonesia.
Selama ini ekspor dari Indonesia cenderung terfokus pada pasar-pasar
tradisional seperti Jepang, Amerika, Singapura, Taiwan, Korea serta
negara-negara di kawasan di Eropa Barat seperti Jerman, Belanda, Inggris,
Perancis, serta Italia. Dengan tidak hanya berorientasi pada pasar tradisional,
pasar-pasar non tradisional seperti negara non Uni Eropa; Skandianavia, Turki,
Kanada, Meksiko, Swedia, Panama, Portugal, serta Irlandia berpotensi bagi
peningkatan nilai perdagangan dan
investasi bagi Indonesia. Negara-negara di kawasan Amerika Latin serta Eropa
Timur dan Tengah juga merupakan pasar alternatif bagi produk ekspor dari
Indonesia (Kemlu, 2015). Peningkatan nilai perdagangan dan investasi dengan
pasar non tradisional dan pasar alternatif hendaknya dijalankan dengan tetap
mempertahankan hubungan yang telah terjalin dengan baik dengan pasar
tradisional. Dengan berubahnya paradigma pangsa pasar bagi pemasaran produk
ekspor Indonesia dari pasar tradisional ke pasar non tradisional serta pasar
alternatif, nilai perdagangan serta investasi Indonesia diharapkan akan
mengalami peningkatan.
Di
bidang pariwisata, pada event World Economic Forum tahun 2013, Indonesia memperoleh posisi ke-70 sebagai
negara dengan daya saing pariwisata. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah RI
terus berusaha untuk dapat memperbaiki daya saing pariwisatanya dengan
menargetkan posisi ke 30 pada tahun 2019. Pada tahun 2014, bidang pariwisata
berkontribusi sebesar 3.78% bagi perekonomian nasional. Sedangkan devisa yang
ikut disumbangkan dari sektor pariwisata adalah sebesar US$ 10.69 miliar. Target kunjungan dari
wisatawan mancanegara pada tahun 2014 mampu memenuhi target dari pemerintah,
yaitu sebesar 9.3 juta, sedangkan jumlah wisatawan dari nusantara tercatat
sebesar 251 juta (siaranpers.com, 2015). Pemerintah Indonesia selama ini
menargetkan 19 negara sebagai fokus utama pariwisata Indonesia diantaranya
jepang, Korea Selatan, Rusia, Australia serta China. Tahun 2014 tercatat
bahwa ada 4 (empat) negara yang paling
banyak melakukan kunjungan ke Indonesia, yaitu: Singapura, Malaysia, Australia
dan China.
Pada
tahun 2019, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menargetkan kontribusi pariwisata terhadap PDB nasional
akan menjadi 8%, devisa yang dihasilkan sebesar Rp 240 triliun, serta
menciptakan 13 juta lapangan kerja. Selain
itu target kunjungan wisman meningkat menjadi 20 juta wisatawan manca dan
wisnus naik menjadi 275 juta, serta daya saing pariwisata Indonesia akan
meningkat berada di ranking 30 besar dunia (maritim.go.id, 2015). Target ini
tentunya akan tercapai jika ditunjang oleh pembangunan infrastruktur serta
konektifitas yang memadai sehingga akses
untuk mencapai tempat-tempat berpotensi wisata dapat diakses dengan mudah.
Ketersediaan direct flight menuju titik-titik utama pariwisata Indonesia juga
merupakan hal yang sangat penting dalam rangka meningkatkan jumlah wisatawan. Selain
itu, kebijakan pemerintah dengan pemberian Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS)
bagi 5 negara yakni; Australia, Jepang, Korea, China, dan Rusia yang mulai
diterapkan tahun 2015 merupakan salah satu trigger bagi meningkatnya jumlah
wisatawan dari negara tersebut sehingga target jumlah wisatawan mancanegara
yang telah ditetapkan pemerintah untuk 5 (lima) tahun mendatang akan dapat
tercapai.
Simpulan
Dalam
mewujudkan ketahanan ekonomi nasional dan usaha mewujudkan kesejahteraan
raktyat pemerintah telah melakukan berbagi ara diplomasi ekonomi untuk dapat
mewujudkanya. Baik yang kita anggap sebagai langkah positif maupun kita kritisi
sebagai langkah negatif. Mulai dari arah kebijakan politik luar negeri,
diplomasi bilateral, regional dan global, diplomasi investasi, diplomasi hutang
hingga diplomasi yang memang diarahkan untuk peningkatan sektor perekonomian
dalam negeri. Tanggung jawab pencapaian pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan
oleh pemerintah, tidak hanya terletak di tangan pemerintah saja. Peran
pemerintah dalam mencapai tujuan tersebut akan lebih dapat ditingkatkan jika
dapat bersinergi dengan para pemangku kepentingan terkait melalui persamaan
pandangan dalam pelaksanaanya, sehingga dapat tercapai pertumbuhan ekonomi yang
maksimal dan nyata serta dapat dirasakan oleh masyarakat luas.
Daftar
Pustaka
Prawirta. Agung.2008. Diplomasi Ekonomi Indonesia. Diakses di
: kompas.nasional.com
Kementrian
Luar Negeri.2015. Strategi Politik Luar
Negeri Indonesia. Diakses di : kemlu.go.id
................................................
Kerjasama Indonesia dengan Inggris.
Diakses di: kemlu.go.id
................................................
Orientasi Penempatan Perwakilan Ri
Diluar Negeri. Diakses di: kemlu.go.id
Kementrian
Luar Negeri.2015. G-20 dan Tantangan
Global (journal). Diakses di: kemlu.go.id
Thepresidentpost.
2013. Keberhasilan Kerjasama
Indonesia-Jepang. Diakses di: thepresidentpost.com
Vivanews.
2015. Kerjasama Indonesia Dengan Negara
Amerika Tengah. Diakses di: vivanews.com
Sekretariat
kabinet.2015. Menyambut Masyarakat
Ekonomi Asean. Diakses di: Setkab.go.id
Tempo.2015.
Hutang Luar Negeri Indonesia Rp. 2600
Triliun. Diakses di: bisnis.tempo.com
Mata
kristal. 2011. Kegunaan Hutang Luar
Negeri. diakses di: matakristal.com
Siaranpers.
2015. China Pasar Utama Pariwisata
Indonesia. Diakses di: siaranpers.com
http://nasional.kompas.com/2008
http://www.kemlu.go.id/london/Pages/Embassies.aspx?IDP=271&l=id
ARTIKEL HUBUNGAN INTERNASIONAL KLIK DISINI
Komentar
Posting Komentar