Hak Asasi Manusia (HAM) dan Pemilu

Hak Asasi Manusia (HAM) dan Pemilu

Dalam konsep negara demokrasi HAM dan Pemilu menjadi unsur penting yang harus ada. Serperti yang dikemukakan oleh Miriam Budiardjo (2010)  bahwa syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintah yang demokratis dibawah rule of law adalah (1) perlindungan konstitusional, dalam arti bahwa konstitusi selain menjamin hak-hak individu, harus menentukan pula cara prosedural untuk memperoleh perlindungan hak-hak yang dijamin, (2) badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, (3) pemilihan umum yang bebas, (4) kebebasan untuk menyatakan pendapat, (5) kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan berposisi, (5) pendidikan kewarganegaraan (Budiardjo, 2010:116)

Ham dan pemilu seperti yang diungkapkan diatas merupakan dua unsur dalam konsep sebuah negara demokrasi. Dimana keduanya saling berkaitan satu sama lain. Pemilihan umum merupakan sarana dalam atas jaminan hak-hak politik warga negara yaitu mencakup hak memilih dan dipilih serta hak atas kesempatan yang sama untuk duduk dalam pemerintahan. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang secara nyata memberikan pengakuan terhadap Hak-hak warga negara yaitu: (a) Hak untuk hidup; (b) Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan; (c) Hak mengembangkan diri; (d) Hak memperoleh keadilan; (e) Hak atas kebebasan pribadi; (f) Hak atas rasa aman; (g) Hak atas kesejahteraan; (h) Hak turut serta dalam pemerintahan; (i) Hak wanita; dan (j) Hak anak. Pada point (h) secara nyata Negara memberikan pengakuan kepada setiap warga Negara untuk ikut serta dalam pemerintahan baik dalam hal hak memilih dan dipilih.

Menurut ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dinyatakan bahwa “Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya”. Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dinyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”. Kedua ketentuan pasal di atas jelas menunjukkan adanya jaminan yuridis yang melekat bagi setiap warga Negara Indonesia itu sendiri untuk melaksanakan hak memilihnya.

Peraturan dan pelaksanaannya menjamin terlaksananya hak asasi manusia terutama hak sipil dan politik. Misalanya adanya jaminan persamaan hak atau non-diskriminasi (bebas dari diskriminasi ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, bahasa, kebangsaan atau asal-usul sosial). Begitu pula adanya jaminan kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkumpul, bergerak, jaminan hak atas keamanan, dan proses hukum yang semestinya. Oleh karena itu pemilu memiliki hubungan yang positif dengan perkembangan demokrasi, apabila partai politik sebagai konstestan diberikan jaminan berkompetisi untuk memperolah suara rakyat/pemilih (Cholisin, 2007:138).

Hak pilih warga negara dalam Pemilihan Umum adalah salah satu substansi terpenting yang harus dijamin dan dilindungi keberadaanya sebagai suatu hak konstistusional warga negara yang merupakan perwujudan atas jaminan hak hak politik. Dimana keduanya akan memperkuat eksistensi demokrasi.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia dan pemilu keduanya saling berkaitan saling memperkuat dan saling mempengaruhi. Kemajuan pemilu akan memperkuat hak asasi manusia (hak politik) dari setiap warga negara dimana pemilu merupakan wujud atas jaminan hak asasi manusia (hak politik) warga negara. dalam konteks negara demokrasi keduanya merupakan unsur dan penopang eksistensi negara demokrasi.